Bukan Menolak Pembangunan, GMKI Ambon Ingin Penataan Jembatan Wai Tomu Berjalan Sesuai Aturan - globaltimurnn.com
Deskripsi gambar

Rabu, 18 November 2026

Bukan Menolak Pembangunan, GMKI Ambon Ingin Penataan Jembatan Wai Tomu Berjalan Sesuai Aturan


Ambon
, Globaltimurnn.com – Sebuah pembangunan tidak selalu berjalan tanpa pertanyaan. Di tengah harapan menghadirkan kawasan yang lebih tertata dan bermanfaat bagi masyarakat, terkadang muncul kritik, masukan, bahkan perbedaan pandangan yang membutuhkan ruang dialog agar tidak berkembang menjadi kesalahpahaman.


Hal itulah yang menjadi bagian dari dinamika pembangunan kawasan Sungai Wai Tomu di Kota Ambon.


Di balik perhatian publik terhadap pembangunan jembatan dan penataan kawasan tersebut, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Ambon ingin menegaskan satu hal penting: kritik yang mereka sampaikan bukanlah bentuk penolakan terhadap pembangunan, melainkan kepedulian agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan dan persyaratan perizinan yang berlaku.


Penegasan itu disampaikan Ketua GMKI Cabang Ambon, Reno Patty, dalam pertemuan bersama pihak Kodam XV/Pattimura di Cafe Pelangi, Ambon, Sabtu (14/11/2026).


Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk memperjelas substansi pernyataan GMKI sekaligus menyamakan pemahaman atas pemberitaan pembangunan Jembatan Sungai Wai Tomu yang sebelumnya diterbitkan media online Gapura Manise.


Bagi GMKI, persoalan yang ingin disampaikan sebenarnya cukup jelas. Mereka tidak bermaksud menghambat pembangunan, apalagi meminta agar konstruksi yang telah dibangun dibongkar. Perhatian organisasi mahasiswa tersebut lebih tertuju pada pemenuhan aspek administrasi dan perizinan sebelum aktivitas pembangunan dilanjutkan.


Reno menilai, narasi pemberitaan yang berkembang sebelumnya belum sepenuhnya menggambarkan maksud dan substansi pernyataan organisasinya.


Ia menjelaskan bahwa GMKI hanya mendorong agar aktivitas pembangunan dihentikan sementara sampai seluruh persyaratan perizinan diselesaikan.


"Kami ingin memperjelas bahwa kritik yang kami sampaikan bukan dimaksudkan untuk mengecam ataupun menolak pembangunan Jembatan Sungai Wai Tomu. Kami hanya ingin menyampaikan masukan agar seluruh proses pembangunan memperhatikan ketentuan dan persyaratan perizinan yang berlaku," ujar Reno.


Baginya, kritik tidak seharusnya selalu dimaknai sebagai perlawanan terhadap pembangunan. Justru melalui kritik dan masukan, sebuah proses pembangunan dapat dievaluasi agar pelaksanaannya semakin baik dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.


Ia juga mengingatkan pentingnya ketepatan pemberitaan dalam menyampaikan pernyataan narasumber. Sebab, perbedaan konteks dalam sebuah informasi dapat membentuk persepsi yang berbeda di tengah masyarakat.


"Kami berharap setiap informasi atau pernyataan yang disampaikan kepada media dapat diberitakan sesuai dengan maksud dan substansi sebenarnya, tanpa mengubah konteks dari apa yang kami sampaikan. Kami menghargai kerja jurnalistik dan berharap proses konfirmasi serta verifikasi tetap menjadi bagian penting agar informasi yang diterima masyarakat tetap utuh dan berimbang," tambahnya.


Pertemuan GMKI dan Kodam XV/Pattimura tidak hanya membahas persoalan pemberitaan maupun aspek perizinan. Lebih jauh, diskusi juga menyentuh harapan agar penataan kawasan Sungai Wai Tomu benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.


Salah satu perhatian yang mengemuka adalah peluang pelibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pengelolaan kawasan tersebut.


Bagi masyarakat, pembangunan ruang publik tidak hanya berkaitan dengan perubahan wajah kawasan atau hadirnya infrastruktur baru. Ada harapan agar keberadaan fasilitas tersebut turut membuka kesempatan ekonomi, terutama bagi warga yang ingin mengembangkan usaha.


Menanggapi hal itu, Kapoksahli Pangdam XV/Pattimura Brigjen TNI Julius Jolly Suawa menjelaskan bahwa pengelolaan dan penentuan pelaku UMKM nantinya akan dikoordinasikan bersama instansi terkait.


Kodam, dalam hal ini, hanya memberikan kriteria sebagai acuan bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas usaha di kawasan tersebut.


Penjelasan itu sekaligus menegaskan bahwa penataan UMKM tidak dimaksudkan untuk memberikan keistimewaan kepada kelompok tertentu, termasuk Keluarga Besar TNI (KBT).


Sebaliknya, kesempatan tersebut diharapkan dapat terbuka lebih luas bagi masyarakat sehingga kawasan yang ditata tidak hanya menjadi ruang aktivitas publik, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi warga.


Di sisi lain, GMKI juga memandang bahwa keberhasilan penataan kawasan tidak cukup hanya ditentukan oleh pembangunan fisik. Komunikasi dengan masyarakat yang berada di sekitar lokasi juga menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan.


Karena itu, GMKI berharap sosialisasi pembangunan dapat diperluas, termasuk kepada masyarakat dan jemaat gereja di sekitar kawasan Sungai Wai Tomu.


Harapannya, masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh mengenai tujuan, tahapan, serta manfaat penataan kawasan sehingga tidak muncul kesalahpahaman akibat keterbatasan informasi.


Menanggapi masukan tersebut, pihak Kodam menyampaikan bahwa komunikasi dan koordinasi telah dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur serta perwakilan elemen masyarakat.


Kodam juga menyambut baik setiap saran yang disampaikan sebagai bahan untuk memperkuat komunikasi dan membangun pemahaman bersama.


Dalam aspek teknis, Kodam turut menjelaskan keterlibatan kalangan akademisi Universitas Pattimura (Unpatti) dalam mendukung kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), termasuk melalui kajian bidang biologi dan kimia.


Keterlibatan akademisi tersebut menjadi bagian dari perhatian terhadap aspek lingkungan dalam proses penataan kawasan.


Pada akhirnya, pembangunan kawasan Sungai Wai Tomu bukan semata-mata tentang menghadirkan jembatan, memperbaiki wajah kawasan, atau menyediakan ruang publik yang lebih tertata.


Di dalamnya terdapat harapan masyarakat, kepentingan lingkungan, peluang ekonomi, serta kebutuhan untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan.


Pertemuan GMKI Cabang Ambon dan Kodam XV/Pattimura memperlihatkan bahwa perbedaan pandangan dapat dipertemukan melalui komunikasi yang terbuka.


GMKI tetap menyampaikan perhatian terhadap aspek perizinan, sementara Kodam membuka ruang bagi masukan dan menjelaskan berbagai aspek penataan kawasan yang sedang dipersiapkan.


Keduanya menjadi bagian dari proses membangun pemahaman bahwa pembangunan membutuhkan lebih dari sekadar pekerjaan fisik. Dibutuhkan pula transparansi informasi, koordinasi, kepatuhan terhadap aturan, serta keterlibatan masyarakat.


Sebab, pembangunan yang baik bukan hanya pembangunan yang terlihat berdiri kokoh, tetapi juga pembangunan yang prosesnya dapat dipahami, manfaatnya dapat dirasakan, dan pelaksanaannya tetap memperhatikan kepentingan bersama.


Dan bagi GMKI Cabang Ambon, meluruskan narasi yang berkembang bukan berarti menutup ruang pembangunan. Justru melalui penjelasan dan dialog, mereka ingin memastikan bahwa kepedulian terhadap pembangunan tetap berada pada tujuan yang sama: menghadirkan perubahan yang lebih baik bagi masyarakat Kota Ambon. (Za)

Post Top Ad

TERIMA KASIH TELAH MENGUNJUNGI MEDIA KAMI, SEMOGA BERMANFAAT