Ambon, Globaltimurnn.com – Di balik setiap produk yang dihasilkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), tersimpan kerja keras, kreativitas, serta harapan untuk membangun kehidupan yang lebih mandiri. Bagi penyandang disabilitas yang menekuni dunia usaha, harapan tersebut tentu membutuhkan lebih dari sekadar kemampuan menghasilkan produk. Mereka juga membutuhkan akses, perlindungan hukum, serta kesempatan yang sama untuk mengembangkan usaha.
Kesadaran inilah yang mendorong Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Maluku untuk memperluas akses layanan hukum bagi pelaku UMKM, khususnya penyandang disabilitas di Maluku.
Melalui edukasi dan sosialisasi tugas, fungsi, serta layanan Kementerian Hukum dalam kegiatan yang diselenggarakan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Ambon, Jumat (13/11/2026), Kanwil Kemenkum Maluku menegaskan pentingnya menghadirkan pelayanan hukum yang inklusif dan mudah dijangkau seluruh lapisan masyarakat.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Maluku, Farida Wahid, melihat bahwa salah satu kebutuhan penting pelaku UMKM adalah kepastian hukum terhadap produk dan identitas usaha yang mereka bangun.
Baginya, penyandang disabilitas tidak boleh hanya ditempatkan sebagai penerima bantuan atau fasilitasi. Mereka harus diberikan ruang untuk berkembang sebagai pelaku usaha yang memiliki kesempatan sama dalam memperoleh perlindungan hukum, akses pembiayaan, hingga memperluas pasar.
Karena itu, Farida menaruh perhatian khusus pada kemudahan pendaftaran merek bagi pelaku UMKM penyandang disabilitas.
Menurutnya, merek bukan sekadar nama atau identitas yang melekat pada sebuah produk. Lebih dari itu, legalitas merek merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan konsumen sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap hasil usaha yang telah dikembangkan.
"Kami mendorong saudara-saudara kita penyandang disabilitas agar bisa memperoleh fasilitasi pendaftaran merek sehingga lebih mudah mengakses permodalan, perbankan, dan berbagai peluang pengembangan usaha," ungkap Farida.
Ia menjelaskan, kepemilikan legalitas usaha dapat menjadi salah satu modal penting ketika pelaku UMKM ingin mengembangkan bisnisnya. Dengan perlindungan hukum yang jelas, produk memiliki identitas yang lebih kuat dan pelaku usaha dapat membangun kepercayaan dalam menjalin kerja sama dengan berbagai pihak.
Farida menilai, pemberdayaan UMKM penyandang disabilitas membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, organisasi pengusaha, komunitas ekonomi kreatif, serta sektor perbankan. Setiap pihak memiliki peran yang saling melengkapi dalam menciptakan ekosistem usaha yang lebih terbuka.
Dalam hal ini, HIPMI diharapkan dapat menjadi salah satu mitra strategis Kanwil Kemenkum Maluku untuk memperluas jangkauan pelayanan dan pendampingan hukum kepada pelaku UMKM.
Sinergi juga diharapkan melibatkan Kamar Dagang dan Industri (KADIN), organisasi perangkat daerah, komunitas ekonomi kreatif, hingga pelaku usaha yang memiliki komitmen terhadap pemberdayaan kelompok disabilitas.
Perhatian tersebut bukan tanpa alasan. Berdasarkan informasi yang disampaikan Farida dengan merujuk pada data Dinas Koperasi dan UMKM, terdapat sekitar 952 UMKM penyandang disabilitas di Maluku yang membutuhkan perhatian, pendampingan, serta dukungan agar dapat berkembang secara mandiri.
Angka tersebut menunjukkan bahwa potensi ekonomi dari kelompok penyandang disabilitas tidak bisa dipandang sebelah mata. Di balik jumlah tersebut terdapat pelaku usaha yang membutuhkan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas, memperkuat legalitas, dan memperoleh akses terhadap sumber pembiayaan.
Karena itu, Farida berharap perbankan daerah, termasuk Bank Maluku, dapat mengambil bagian dalam membuka peluang pembiayaan bagi pelaku UMKM penyandang disabilitas.
Menurutnya, akses permodalan menjadi salah satu faktor penting agar usaha yang telah dirintis dapat tumbuh lebih baik. Dukungan perbankan diharapkan tidak hanya berorientasi pada penyaluran pembiayaan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dan karakteristik pelaku usaha penyandang disabilitas.
Di sisi lain, ia menyebutkan bahwa berdasarkan informasi dari Dinas Koperasi dan UMKM, pada tahun mendatang tersedia 30 fasilitasi bagi pelaku UMKM. Ketersediaan fasilitas tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal dengan dukungan kolaborasi berbagai pihak, sehingga kesempatan bagi pelaku usaha penyandang disabilitas semakin terbuka.
"Kita berharap dari 952 UMKM tersebut bisa memperoleh kemudahan. Mereka membutuhkan affirmative action, yakni langkah-langkah afirmatif untuk memastikan akses terhadap layanan dan kesempatan yang setara," jelasnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kesetaraan tidak selalu berarti memberikan perlakuan yang sama tanpa mempertimbangkan kebutuhan setiap individu. Dalam kondisi tertentu, diperlukan langkah khusus agar kelompok yang selama ini menghadapi hambatan dapat memperoleh kesempatan yang benar-benar setara.
Selain memfasilitasi pendaftaran merek, Kanwil Kemenkum Maluku juga terus mendorong pelaku UMKM dan industri kreatif untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual.
Pendaftaran hak cipta atas karya kreatif maupun merek produk menjadi bagian dari upaya melindungi hasil kreativitas dan inovasi masyarakat. Dengan demikian, pelaku usaha memiliki dasar perlindungan hukum terhadap identitas maupun karya yang mereka hasilkan.
Langkah ini dinilai semakin relevan di tengah perkembangan ekonomi kreatif yang memberikan ruang lebih luas bagi masyarakat untuk menciptakan produk, mengembangkan gagasan, dan memasarkan hasil karya melalui berbagai platform.
Bagi penyandang disabilitas, akses terhadap perlindungan kekayaan intelektual juga dapat menjadi pintu masuk untuk memperkuat posisi mereka dalam dunia usaha.
Pada akhirnya, pemberdayaan UMKM bukan hanya tentang bagaimana seseorang mampu menghasilkan produk dan memperoleh keuntungan. Lebih jauh, pemberdayaan berbicara tentang bagaimana setiap orang mendapatkan kesempatan untuk berkembang, memiliki kepastian hukum, serta menentukan masa depan ekonominya sendiri.
Melalui kolaborasi bersama HIPMI, pemerintah daerah, komunitas usaha, dan sektor perbankan, Kanwil Kemenkum Maluku berharap semakin banyak pelaku UMKM penyandang disabilitas yang memperoleh akses terhadap layanan hukum dan peluang pengembangan usaha.
Sebab, potensi ekonomi tidak ditentukan oleh kondisi fisik seseorang, melainkan oleh kemampuan, kreativitas, dan kesempatan yang diberikan untuk berkembang.
Dengan akses yang semakin terbuka, perlindungan hukum yang memadai, serta dukungan lintas sektor, penyandang disabilitas di Maluku diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga tampil sebagai pelaku usaha mandiri yang mampu menciptakan peluang dan memberikan kontribusi bagi masyarakat. (Za)
