Ambon, Globaltimurnn.com — Kodam XV/Pattimura menegaskan bahwa penataan kawasan di sekitar Sungai Waitomu, Kota Ambon, harus mengedepankan kepentingan masyarakat, sekaligus memperhatikan aspek legalitas, kelestarian lingkungan, serta keberlanjutan fungsi sungai.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul sorotan dan desakan dari koalisi lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta masyarakat sipil terhadap aktivitas pembangunan di kawasan bantaran sungai. Menanggapi hal itu, Kodam XV/Pattimura menyatakan menghormati setiap aspirasi publik dan menilai bahwa persoalan pembangunan perlu dibahas secara terbuka dengan mengacu pada fakta, dokumen, dan kajian teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XV/Pattimura, Kolonel Inf Adi Swastika, S.Hub.Int., mengatakan, penataan kawasan tersebut tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga diharapkan mampu menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama pedagang kecil dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Menurutnya, kawasan itu direncanakan dapat menunjang tersedianya ruang publik, memperkuat interaksi sosial dan budaya masyarakat, serta memberikan kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk menjalankan aktivitas ekonomi. Penataan tersebut juga diarahkan untuk mendukung ketertiban dan kebutuhan parkir di sekitar Makodam XV/Pattimura.
“Prinsipnya, pembangunan harus memberikan manfaat bagi masyarakat, tetap memperhatikan lingkungan, dan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” jelas Kolonel Inf Adi, Rabu (23/10/2026).
Terkait aspek legalitas, Kapendam menjelaskan bahwa Kodam XV/Pattimura telah mengajukan permohonan perizinan untuk penataan kawasan sungai Mardika. Hingga saat ini, proses tersebut masih berjalan.
Ia menegaskan, persoalan tata ruang dan ketentuan sempadan sungai perlu dikaji secara cermat dengan mempertimbangkan kondisi lapangan, dokumen teknis, serta hasil pemeriksaan dari instansi yang memiliki kewenangan.
Selain itu, sejumlah aspek lingkungan juga menjadi perhatian, mulai dari sistem drainase, kelancaran aliran air, potensi sedimentasi, hingga kebersihan kawasan. Seluruh aspek tersebut dinilai penting untuk memastikan pengelolaan ruang tidak mengabaikan fungsi sungai dan prinsip keberlanjutan lingkungan.
Kodam XV/Pattimura juga memandang koordinasi dengan pemerintah daerah, instansi pengelola sumber daya air, serta dinas lingkungan hidup sebagai langkah penting dalam mengevaluasi kegiatan penataan tersebut.
“Kami terbuka terhadap koordinasi dan evaluasi bersama instansi berwenang agar penataan kawasan ini berjalan sesuai ketentuan, dengan tetap memperhatikan fungsi sungai dan kepentingan masyarakat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Kolonel Inf Adi menyampaikan bahwa Kodam XV/Pattimura terbuka terhadap masukan yang disampaikan masyarakat maupun pemerhati lingkungan. Apabila hasil kajian teknis merekomendasikan adanya perbaikan atau penyesuaian, pihaknya menyatakan siap menindaklanjuti sesuai arahan dan ketentuan yang berlaku.
Ia menambahkan, kelanjutan pekerjaan penataan kawasan harus mengacu pada status perizinan serta hasil evaluasi dan persetujuan instansi yang berwenang.
Melalui komunikasi yang terbuka, dialog konstruktif, dan evaluasi berbasis data, Kodam XV/Pattimura berharap berbagai persoalan yang berkembang dapat diselesaikan secara proporsional tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat maupun perlindungan lingkungan.
Penataan kawasan tersebut diharapkan dapat menciptakan ruang publik yang tertib dan nyaman, mendukung kegiatan ekonomi warga, serta tetap menjaga kelestarian dan fungsi Sungai Waitomu.
Kodam XV/Pattimura turut mengajak insan pers, masyarakat sipil, dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus membangun komunikasi yang sehat serta menyampaikan informasi secara berimbang. Dengan demikian, setiap keputusan terkait penataan kawasan dapat didasarkan pada pertimbangan yang objektif, sesuai ketentuan hukum, dan mengutamakan kepentingan bersama. (Za)
