Silaturahmi Perkuat Sinergitas Dalam Penanganan Hukum, DPRD SBB Sambangi Kapolres SBB, Bahas Pembangunan Polsek Elpaputih Dan Penegakan Hukum Masalah Patahuwe Lisabata - globaltimurnn.com
Deskripsi gambar

Senin, 21 September 2026

Silaturahmi Perkuat Sinergitas Dalam Penanganan Hukum, DPRD SBB Sambangi Kapolres SBB, Bahas Pembangunan Polsek Elpaputih Dan Penegakan Hukum Masalah Patahuwe Lisabata


SBB
, globaltimurnn.com — Dalam upaya memperkuat sinergitas dan memastikan stabilitas keamanan di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Ketua DPRD Kabupaten SBB, Andarias H. Kolly, SH, mendampingi jajaran Komisi I DPRD melaksanakan kunjungan kerja dan rapat koordinasi dengan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) SBB, AKBP Refindo Pradikta Rulando, pada Senin (21/9/2026).


Rapat strategis tersebut dibuka secara resmi oleh Kapolres SBB AKBP Refindo Pradikta Rulando bersama Ketua DPRD SBB Andarias H. Kolly. Pertemuan ini turut dihadiri langsung oleh Ketua Komisi I DPRD, Fredy Pentury, S.Sos., beserta jajaran anggota Komisi I lainnya, yakni Josan Kaisupy, Samsul Heluth, Fatmawati Nurbati, Abu Silawane, Risno, Rudin Tomia, dan Fred Ralahalu.


Dalam pertemuan tersebut, pihak legislatif dan kepolisian membahas berbagai isu strategis lintas sektoral guna meningkatkan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat SBB. Terdapat delapan poin utama yang menjadi fokus pembahasan, antara lain:


Evaluasi Kondisi Kamtibmas: 

Membahas langkah-langkah preventif dan represif guna menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di seluruh wilayah Kabupaten SBB agar tetap kondusif.


Kondisi dan Status Polsek Elpaputih: Peninjauan terkait kondisi Polsek Elpaputih saat ini, di mana pihak desa setempat telah memberikan dukungan nyata dengan menghibahkan lahan seluas 1 hektare (1 Ha) untuk keperluan operasional kepolisian.


Percepatan Pembangunan Polsek Elpaputih: Sebagai tindak lanjut dari hibah lahan tersebut, DPRD dan Polres SBB sepakat untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur fisik Polsek Elpaputih guna memaksimalkan pelayanan kepolisian di wilayah tersebut.


Penambahan Personel Bhabinkamtibmas: DPRD memberikan perhatian khusus agar desa-desa besar dengan tingkat populasi dan dinamika sosial yang tinggi segera mendapatkan tambahan personel Bhabinkamtibmas untuk memastikan keamanan di tingkat akar rumput.


Optimalisasi Intelijen untuk Antisipasi Konflik: 

Mendorong peran aktif dan respons cepat dari fungsi intelijen dalam melakukan deteksi dini (early warning), guna mengantisipasi serta mencegah potensi konflik sosial di tengah masyarakat.


Penyelesaian Persoalan Kamtibmas di Desa-Desa: 

Pembahasan strategi penanganan terpadu untuk meredam berbagai riak persoalan Kamtibmas spesifik yang kerap terjadi di kawasan pedesaan.


Dukungan Program "Polisi Mengajar": 

DPRD mengapresiasi dan mendukung penuh inovasi program "Polisi Mengajar" sebagai bentuk pendekatan humanis kepolisian dalam mencerdaskan anak bangsa sekaligus menanamkan nilai-nilai kebangsaan sejak dini.

Penanganan Isu Tanjung Sial: 

Diskusi khusus mengenai kondisi dan penanganan wilayah Tanjung Sial untuk memastikan kehadiran negara dan aparat keamanan di titik-titik krusial tersebut.


DPRD Minta Kapolres Baru Tegas: 

Usut Aktor Intelektual, Tangkap Pelaku Pembakaran dan Penembakan, Di samping delapan poin strategis tersebut, perhatian serius dan penekanan khusus diberikan terhadap persoalan hukum serta stabilitas keamanan di wilayah Lisabata dan Patahue, Ketua Komisi I DPRD SBB, Fredy Pentury, S.Sos., menegaskan bahwa masyarakat saat ini tengah menaruh harapan besar dan menunggu ketegasan langkah penegakan hukum dari Kapolres SBB yang baru.


Fredy Pentury meminta agar Kapolres menjadikan penanganan kasus perselisihan Lisabata-Patahue sebagai perhatian utama (atensi) yang harus dituntaskan secara cermat, adil, dan tanpa pandang bulu.


"Kami menegaskan agar Kapolres SBB yang baru mengambil tindakan tegas tanpa ragu. Pihak kepolisian harus segera menangkap para pelaku pembakaran rumah warga Patahue serta pelaku penembakan terhadap warga Lisabata, Tidak boleh ada pembiaran, termasuk menangkap aktor di balik peristiwa tersebut, dan seluruh proses hukumnya harus dibuka secara transparan kepada publik," tegas Fredy Pentury.


Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten SBB, Andarias H. Kolly, SH, menambahkan bahwa langkah penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan berjalan seiring dengan komitmen DPRD dalam mendukung tugas-tugas kepolisian di daerah.


"Kami dari pihak legislatif siap memberikan dukungan penuh, baik dari segi kebijakan maupun dorongan moral, khususnya terkait percepatan pembangunan Polsek Elpaputih dan penambahan Bhabinkamtibmas. Bagaimanapun, keamanan dan kepastian hukum bagi masyarakat adalah fondasi utama bagi pembangunan ekonomi serta kesejahteraan di Kabupaten Seram Bagian Barat," ujar Andarias.


Kunjungan kerja ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat koordinasi lintas lembaga demi mewujudkan Kabupaten Seram Bagian Barat yang aman, damai, adil, dan sejahtera. (Tim) 


Post Top Ad

TERIMA KASIH TELAH MENGUNJUNGI MEDIA KAMI, SEMOGA BERMANFAAT