Foto : STOP POLEMIK! DPRD Ambon: Pemprov Harus Cek Regulasi Dulu, Urus Jalan Sebelum Atur Parkir
Ambon Globaltinurnn.com – Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Hary Putra Far-Far, memberikan peringatan keras kepada Pemerintah Provinsi Maluku. Ia meminta agar lebih berhati-hati dan bijak dalam mengeluarkan pernyataan publik, khususnya terkait rencana pengelolaan parkir di wilayah Kota Ambon.
Menurut Far-Far, setiap kebijakan dan ucapan pejabat harus jelas landasan hukum dan kewenangannya, demi menjaga hubungan baik antar instansi pemerintahan.
“Pemerintah bekerja berdasarkan undang-undang. Karena itu, harus ada saling menghargai. Jangan sampai pernyataan yang dikeluarkan justru memicu keresahan dan polemik di masyarakat,” tegasnya Rabu (08/04/2026).
Far-Far menilai, beberapa pernyataan yang beredar belakangan ini dinilai tidak menyejukkan. Ia menegaskan bahwa pemerintah seharusnya hadir untuk memberikan ketenangan, bukan justru memperkeruh suasana.
“Pernyataan-pernyataan yang berkembang liar harus dihentikan. Ganti dengan komunikasi yang baik dan berdasarkan aturan yang jelas. Koordinasi antara Pemprov dan Pemkot itu sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan,” tambahnya.
Ia juga berharap DPRD Provinsi Maluku dapat menjalankan fungsi pengawasan dan check and balance dengan optimal.
Terkait rencana pengelolaan parkir, politisi ini memberikan masukan yang sangat nyata dan menyentuh kebutuhan masyarakat. Menurutnya, sebelum mengatur soal retribusi atau tarif, infrastruktur dasar harus diselesaikan terlebih dahulu.
“Kalau mau mengelola parkir, fokus dulu benahi sarana dan prasarana. Lihat jalan-jalan provinsi di Ambon, banyak yang rusak dan belum direvitalisasi, malah menghambat aktivitas warga,” ujarnya.
Sebagai contoh, ia menyoroti kondisi jalan di wilayah Nusaniwe yang pembangunannya tertunda bertahun-tahun, bahkan hingga saat ini justru Pemkot yang turun tangan menyelesaikannya.
“Syarat utama mengelola retribusi itu fasilitas harus siap. Jadi pesan saya sederhana: Bikin baik jalan dulu, baru atur yang lain. Jangan sampai infrastruktur buruk tapi aturan bertumpuk,” pungkasnya tegas. (Za)
