Foto : Mulai 2026, Parkir Ambon Dikelola Dishub : Gunawan Mochtar Tegaskan, "Tak Boleh Lagi Ada PAD yang Bocor!”
Ambon, Globaltimurnn.com - Tata kelola parkir di Kota Ambon akan memasuki babak baru pada tahun 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon resmi memutuskan bahwa pengelolaan parkir tidak lagi diserahkan kepada pihak ketiga, tetapi diambil alih sepenuhnya oleh Dinas Perhubungan (Dishub).
Anggota DPRD Kota Ambon, Gunawan Mochtar, S.E., M.Si., menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk menutup potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini sering terjadi dalam sistem kerja sama dengan pihak ketiga.
Mulai tahun 2026, pengelolaan parkir tidak lagi dikelola pihak ketiga, Dishub akan mengelolanya langsung, Tujuannya jelas supaya PAD kita tidak bocor, tegas Gunawan saat ditemui di Ruang Paripurna DPRD Kota Ambon, Selasa (04/11/25).
Menurutnya, Komisi III DPRD bersama Panitia Kerja (Panja) telah bersepakat bahwa sistem pengelolaan langsung akan membuat pendapatan daerah lebih transparan, akuntabel, dan terukur.
Selama sistemnya di pegang pihak ketiga, penerimaan dari parkir justru menurun. Ini harus di perbaiki, ujar politisi yang dikenal vokal dalam isu pengawasan keuangan daerah tersebut.
Gunawan juga membagikan hasil studi banding Komisi III DPRD Ambon ke Kota Bandung. Ia menilai, Bandung dapat menjadi contoh ideal dalam tata kelola parkir modern dan profesional.
Di Bandung, juru parkir dilatih melalui Bimtek, Mereka tahu potensi di setiap titik parkir dan bisa memetakan target pendapatan, Itu hasil dari manajemen yang rapi dan data yang kuat, ungkapnya.
Salah satu masalah klasik yang dihadapi Ambon, lanjut Gunawan, adalah masyarakat yang masih enggan mengambil karcis parkir. Padahal, karcis menjadi alat utama untuk menghitung pendapatan secara akurat.
Karcis itu alat ukur PAD. Di Bandung, sistemnya sudah barcode, tapi mereka tetap mencatat manual untuk memastikan data sinkron, Itu contoh disiplin yang perlu kita tiru, ujarnya.
Gunawan mengapresiasi langkah Kepala Seksi Parkir Dishub yang telah memulai kajian awal potensi parkir di Kota Ambon. Namun, ia menekankan pentingnya survei dan lelang kajian agar tahun depan target pendapatan sudah bisa di tetapkan secara pasti.
“Kita sudah kasih kesempatan ke Dishub, Tapi survei belum berjalan karena kendala anggaran, Saya sudah minta Kadis segera lakukan lelang survei, supaya 2026 kita punya data, punya target, dan bisa menilai kinerja secara konkret,” tuturnya.
Dengan sistem baru ini, DPRD berharap pengelolaan parkir di Kota Ambon menjadi lebih efisien, transparan, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD.
“Kita ingin pembenahan total, Tak boleh lagi ada kebocoran di sektor parkir, Setiap rupiah harus kembali untuk kesejahteraan warga,” tutup Gunawan dengan tegas. (Za)
