Foto : Wali Kota Ambon : Pemerintah dan DPRD Komitmen Perbaiki Tata Kelola Keuangan, Dorong Kemandirian Fiskal Daerah
Ambon, Globaltimurnn.com — Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Ambon untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah, sejalan dengan dukungan penuh dari DPRD Kota Ambon.
Hal ini di sampaikan Wali Kota dalam Wawancara usai menghadiri rapat Paripurna Terkait Perbaiki Tata Kelola Keuangan serta Dorong Kemandirian Fiskal Daerah, di ruang rapat DPRD Kota Ambon, Selasa (07/10/2025).
keseriusan DPRD untuk mendukung pemerintah dalam memperbaiki sistem pengelolaan keuangan merupakan langkah penting setelah melihat hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
DPRD berkesimpulan bahwa ada keharusan kita bersama untuk memperbaiki tata kelola keuangan di pemerintah kota, ujarnya.
Wali Kota menjelaskan, perbaikan tata kelola keuangan dapat di lakukan melalui dua langkah utama Pertama, seluruh aparatur penyelenggara pemerintahan harus memahami dengan baik aturan pengelolaan keuangan, Kedua setiap penyelenggara pemerintahan harus berkomitmen untuk mengelola keuangan secara transparan dan sesuai ketentuan.
Mempertanggungjawabkan semua penggunaan anggaran dengan baik adalah hal utama, Kalau ada temuan BPK, itu bagian dari tanggung jawab kita untuk segera di tindaklanjuti, Kalau sifatnya administrasi, segera di selesaikan, Kalau temuan material, harus segera di kembalikan,” tegasnya.
Ia menambahkan, kekurangan dalam pengelolaan keuangan adalah hal yang wajar, namun pemerintah daerah di harapkan terus memperkecil kesalahan dan meningkatkan akuntabilitas, “Tidak ada yang sempurna. Tapi kekurangan itu harus semakin sedikit, Itu yang kita harapkan,” kata Wali Kota.
Pemerintah Kota Ambon lanjutnya, berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi DPRD dan memperkuat sistem pengelolaan keuangan di seluruh OPD, Ia berharap langkah langkah tersebut dapat berpengaruh terhadap peningkatan opini BPK di tahun mendatang.
“Kalau tahun ini kita mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), tentu harapan kita tahun depan bisa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Tapi tujuan utama bukan sekadar opini, melainkan memperbaiki tata kelola keuangan, Karena opini itu tergantung pada kenyataan kita dalam mengelola keuangan,” jelasnya.
Selain itu, Wali Kota juga menyoroti kondisi fiskal Kota Ambon yang di nilai belum mandiri secara keuangan, “Celah fiskal Kota Ambon ini kecil, "artinya kita masih bergantung pada dana transfer dari pusat, Kalau kita ingin kota ini maju, kita harus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya.
Ia menegaskan, peningkatan PAD tidak harus di lakukan dengan menaikkan pajak atau retribusi yang dapat membebani masyarakat kecil Sebaliknya, pemerintah akan berinovasi dengan memanfaatkan potensi daerah, terutama melalui pengelolaan aset.
Misalnya dengan membentuk BUMD pengelola aset daerah, Pemerintah kota bisa bekerja sama dengan investor melalui perjanjian kerja sama untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Sebagai contoh, Wali Kota menyebut rencana pembangunan 500 unit rumah susun (rusun) ASN yang akan melibatkan kerja sama dengan pihak swasta.
Tanah di sediakan pemerintah, modal dari investor Dibangun, di kelola bersama, dan dalam jangka waktu tertentu hasilnya menjadi milik penuh pemerintah kota, Ini salah satu cara untuk menambah PAD jelasnya.
Terkait pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp163 miliar, Wali Kota menyebut kebijakan itu berdampak besar bagi daerah, namun tetap harus di jalankan.
“Kita tidak bisa berkomentar banyak, Itu kebijakan pusat yang tentu mempertimbangkan kondisi global dan nasional, Tapi yang pasti, daerah harus patuh,” katanya.
Meski demikian, Wali Kota mengakui kebijakan itu menjadi tantangan bagi daerah, Memang menyulitkan, tapi ini momentum untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah, Kalau tidak, kita akan terus bergantung pada pusat,” tambahnya.
Ia menegaskan, langkah efisiensi menjadi satu satunya pilihan menghadapi situasi tersebut, “Kalau pemotongan itu benar terjadi, belanja pembangunan pasti berkurang. (Za)
