Foto : Geral Wakano : REFLEKSI VIDEO VIRAL KETUA DPRD TAK BISA BACA
SBB, Globaltimurnn.com - Pembangunan suatu daerah bertumpu pada tiga pilar, di mana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan pilar penjaga aspirasi dan pengawas kebijakan, Namun, realitas kinerja DPRD SBB, khususnya perwakilan dari dapil Inamosol, justru mengaburkan fondasi tersebut, menciptakan jurang pemisah yang dalam antara representasi dan realitas.
Insiden viral yang mempermalukan, seperti ketidakmampuan fungsional membaca dan sikap hedonis di tengah-tengah kesulitan rakyat, bukan sekadar persoalan individu, Peristiwa-peristiwa ini merupakan metafora yang menyedihkan dari krisis kredibilitas dan kedewasaan berpolitik.
Ketika tunjangan yang diterima jauh melampaui standar hidup mayoritas konstituen, maka kewajiban moral untuk menunjukkan kinerja yang proporsional menjadi sebuah keniscayaan, Sayangnya, yang tampak justru kemewahan yang tidak selaras dengan produktivitas. Ungkap Geral Wakano salah satu tokoh masyarakat Saka Mese Nusa kepada media globaltimurnn.com pagi ini
Dikatakan-nya" Mekanisme dana aspirasi dan reses, yang seharusnya menjadi nadi penghubung antara wakil dan rakyat, justru diselimuti kabut ketidaktransparanan. Kritik dari lembaga pemantau seperti Indonesian Corruption Watch (ICW) patut menjadi perhatian serius. Ucapnya
Pasalnya" Potensi pendayagunaan dana ini untuk membiayai siklus politik praktisseperti kampanye dan iuran partai mengubah mandat pelayanan publik menjadi sebuah "bisnis politik" yang menggerus esensi demokrasi deliberatif.
Dikatakan-nya pula" Tragedi jalan rusak di Kecamatan Inamosol adalah bukti nyata (a case in point) dari mandulnya fungsi perwakilan. Masalah ini bukan hanya persoalan infrastruktur, melainkan gejala dari aspirasi yang tersumbat dan fungsi pengawasan yang lumpuh.
Wakano menambahkan" Laporan dari tingkat akar rumput mengenai dampak ekonomi yang masif mulai dari inflasi biaya hidup hingga anjloknya nilai tukar hasil pertanian seharusnya menjadi alarm darurat bagi setiap perwakilan rakyat. Kenyataan bahwa masalah krusial ini tidak menjadi agenda prioritas, terlebih bagi anggota yang berasal dari dapil tersebut, mencerminkan suatu disorientasi tanggung jawab yang sangat mendasar.
Catatan Khusus atas Pengingkaran Mandat di Dapil Inamosol:
- Janji untuk menjadi "jembatan aspirasi" ternyata hanya menjadi retorika kosong di musim kampanye. Yang terjadi adalah terputusnya komunikasi dan hilangnya keberpihakan setelah kursi terisi.
- Adanya indikasi malpraktik dalam proyek infrastruktur, seperti pada Jalan Rumbatu-Manusa, semestinya mendorong fungsi pengawasan yang lebih agresif. Sikap lunak dan tidak pro-aktif dalam hal ini dapat ditafsirkan sebagai bentuk pembiaran, atau bahkan komplisitas.
Kata Wakano" Kami percaya bahwa jabatan publik adalah amanah, bukan hak istimewa. Krisis kepercayaan yang sedang terjadi menuntut koreksi dan perbaikan yang mendesak dan konkret.
Tambahnya" Kami menanti langkah perbaikan yang terukur, transparan, dan berorientasi pada pemulihan kepercayaan publik. Komitmen untuk hadir, mendengar, dan memperjuangkan kepentingan rakyat Inamosol harus diwujudkan dalam tindakan politik yang nyata, bukan sekadar wacana yang hilang ditelan waktu.
Waktunya untuk membuktikan bahwa pilihan rakyat tidak keliru. Tutupnya (***)
