Foto : DPR RI Dukung Tunjangan Petugas Imigrasi di Wilayah 3T
Jakarta, Globaltimurnn.com – Komisi XIII DPR RI mendukung pemberian tunjangan bagi petugas imigrasi di wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) Indonesia. Hal ini disampaikan setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ditjen Imigrasi membahas tantangan pengawasan orang asing dan pemberantasan TPPO.
Plt Dirjen Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, mengungkapkan berbagai kesulitan yang dihadapi petugas, mulai dari perjalanan laut hingga 33 jam di Kepulauan Riau dengan kapal patroli yang kurang memadai, hingga perjalanan darat 18 jam di Kalimantan dengan anggaran terbatas.
Tantangan lain meliputi isu penolakan pengungsi di Aceh, pengawasan di pintu masuk tidak resmi di Indonesia Tengah dan Timur, serta keberadaan undocumented persons di beberapa wilayah. Ancaman keamanan dari KKB di Papua juga menjadi kendala.
Komisi XIII DPR mendorong Ditjen Imigrasi untuk meningkatkan pengawasan di wilayah wisata, industri, dan pertambangan, serta memberikan perhatian khusus pada pemenuhan administrasi, sarana prasarana, SDM, dan tunjangan kinerja di wilayah 3T. Koordinasi intelijen dan pengawasan juga perlu ditingkatkan untuk memastikan kepatuhan prosedur orang asing di Indonesia. RDP ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petugas imigrasi di wilayah terluar dengan risiko kerja tinggi dan memenuhi kebutuhan operasional di medan sulit. (Tasya)
