Ambon, Globaltimurnn.com – Persoalan tanah OSM di kawasan Kudamati, Kota Ambon, kembali menjadi perhatian publik. Di balik polemik yang berkembang, terdapat perjalanan panjang menyangkut sejarah penguasaan lahan, dokumen administrasi, putusan pengadilan, hingga hak-hak masyarakat yang perlu dipahami secara utuh.
Di tengah beragam informasi dan pandangan yang beredar, Kodam XV/Pattimura mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan fakta, menghormati proses hukum, serta tidak terburu-buru membangun kesimpulan berdasarkan informasi yang belum dipahami secara menyeluruh.
Melalui Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XV/Pattimura, Kolonel Inf Adi Swastika, Kodam menyampaikan klarifikasi guna memberikan pemahaman yang lebih utuh kepada masyarakat. Kodam menegaskan tetap menghormati kebebasan pers, hak masyarakat menyampaikan pendapat, serta hak setiap warga negara untuk menempuh jalur hukum maupun menyampaikan pengaduan kepada lembaga negara.
Namun, penyampaian informasi kepada publik diharapkan tetap mengedepankan keutuhan fakta, ketepatan memahami putusan pengadilan, dan prinsip keberimbangan agar tidak melahirkan persepsi yang keliru.
Salah satu hal yang diluruskan berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara perdata tahun 2013. Dalam perkara tersebut terdapat tiga posisi hukum, yakni gugatan perkara asal yang diajukan Ibu Stella bersama para penggugat lainnya, gugatan rekonvensi dari pihak Kodam, serta gugatan intervensi yang diajukan Sdr.
Alfons dan pihak lainnya. Berdasarkan dokumen yang menjadi dasar klarifikasi Kodam, gugatan perkara asal dinyatakan ditolak seluruhnya, gugatan intervensi dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO), sedangkan gugatan rekonvensi Kodam juga dinyatakan ditolak. Karena itu, Kodam menilai putusan harus dipahami berdasarkan keseluruhan amar, bukan hanya mengutip bagian tertentu yang dapat membentuk kesimpulan berbeda dari substansi perkara.
Penjelasan juga mencakup proses hukum pada tingkat banding melalui Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 42/PDT/2014/PT.AMB tanggal 12 November 2014 yang disebut menguatkan putusan tingkat pertama. Dalam dokumen Kodam, permohonan banding dari pihak Stella dan Alfons tercatat tidak dikabulkan, sementara putusan tersebut dinyatakan berkekuatan hukum tetap pada 6 April 2016.
Meski demikian, Kodam tetap menghormati seluruh proses peradilan. Apabila terdapat putusan lain pada tingkat kasasi maupun peninjauan kembali yang disampaikan pihak lain, substansi, objek perkara, para pihak, dan pertimbangan hukumnya perlu diperiksa secara menyeluruh agar tidak terjadi pencampuradukan antara perkara yang berbeda.
Mengenai status tanah OSM, Kodam XV/Pattimura menyebut memiliki dasar administrasi dan dokumen pencatatan aset yang menjadi bagian dari pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Dalam dokumen klarifikasinya, tanah tersebut disebut sebagai tanah bekas Eigendom Verponding yang telah dikuasai sejak tahun 1950 dan tercatat dalam administrasi aset negara.
Kendati demikian, Kodam memahami bahwa pencatatan administrasi aset dan pembuktian hak atas tanah merupakan aspek hukum yang harus dinilai berdasarkan dokumen serta ketentuan perundang-undangan. Oleh sebab itu, seluruh dokumen terkait perlu diperiksa secara cermat dan objektif oleh pihak yang berwenang.
Di sisi lain, menyangkut dugaan intimidasi, penerbitan surat peringatan kepada pemilik kios, serta rencana pemanfaatan fasilitas di kawasan OSM, Kodam menegaskan tidak membenarkan tindakan intimidasi, kekerasan, maupun perilaku personel yang bertentangan dengan hukum dan disiplin militer.
Setiap laporan dugaan pelanggaran oleh personel akan menjadi perhatian dan ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan sesuai ketentuan. Sementara itu, berbagai tindakan terkait pemanfaatan kawasan tersebut perlu dijelaskan berdasarkan dokumen, kewenangan, dan prosedur yang berlaku agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Terkait pengaduan persoalan tanah OSM kepada Komisi III DPR RI, Kodam menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi maupun pengaduan kepada DPR dan lembaga negara lainnya. Kodam menyatakan terbuka terhadap mekanisme klarifikasi, komunikasi, serta pembahasan melalui jalur kelembagaan, termasuk kesiapan memberikan penjelasan dan dokumen yang diperlukan kepada pihak berwenang. Sikap tersebut, menurut Kodam, merupakan bagian dari komitmen untuk menempatkan setiap persoalan dalam mekanisme penyelesaian yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, Kodam XV/Pattimura menegaskan bahwa supremasi hukum, penghormatan terhadap hak masyarakat, dan penyelesaian persoalan melalui jalur yang sah harus menjadi pijakan bersama. Masyarakat diimbau tidak terburu-buru menarik kesimpulan hanya berdasarkan satu versi pemberitaan atau potongan informasi mengenai putusan pengadilan.
Persoalan tanah OSM membutuhkan pemeriksaan dokumen secara menyeluruh, objektif, dan berlandaskan hukum, bukan ruang untuk membangun opini yang berpotensi memperkeruh hubungan sosial. Kodam menyatakan akan terus mengedepankan komunikasi yang terbuka, profesional, dan bertanggung jawab demi menjaga kepercayaan publik serta kondusivitas wilayah Maluku. (Za)
