Ambon, Globaltimurnn.com – Di tengah kesibukan aktivitas jual beli di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pasar Arumbai, Mardika, sebuah perubahan mulai diperkenalkan. Jika selama ini pembayaran retribusi identik dengan transaksi tunai, kini masyarakat dan para pedagang mulai diarahkan memasuki pola pelayanan baru yang lebih praktis, cepat, dan tercatat melalui sistem digital.
Perubahan ini bukan sekadar menghadirkan perangkat teknologi di tengah aktivitas pasar. Lebih dari itu, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel, sekaligus membuka jalan bagi Kota Ambon untuk semakin dekat dengan cita-cita sebagai kota berbasis digital.
Di balik langkah transformasi tersebut, Bank Maluku-Maluku Utara mengambil peran penting melalui kolaborasi bersama Pemerintah Kota Ambon. Dukungan sektor perbankan ini diwujudkan melalui penerapan sistem pembayaran retribusi secara non-tunai di TPI Pasar Arumbai yang resmi diluncurkan pada Kamis (12/11/2026).
Direktur Utama Bank Maluku-Maluku Utara, Syahrisal Imbar, melihat langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Ambon sebagai sebuah kemajuan penting dalam menjawab kebutuhan pelayanan publik di tengah perkembangan zaman.
Baginya, digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan atau mengikuti tren teknologi. Sistem ini telah menjadi kebutuhan untuk menghadirkan pelayanan pemerintahan yang lebih mudah, sekaligus memastikan setiap penerimaan daerah dapat dikelola secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menilai, penerapan transaksi non-tunai akan memberikan perubahan mendasar dalam mekanisme pembayaran retribusi. Setiap transaksi dapat tercatat melalui sistem, sehingga pemerintah memiliki ruang pengawasan yang lebih luas terhadap aktivitas penerimaan daerah.
Dengan demikian, pengelolaan keuangan tidak lagi hanya bergantung pada pencatatan secara manual, tetapi didukung sistem yang memungkinkan proses pemantauan berlangsung lebih terbuka dan terukur.
"Semangat Pak Wali Kota untuk digitalisasi ini luar biasa. Dampaknya tentu baik bagi pendapatan daerah karena pengelolaannya menjadi lebih transparan dan akuntabel," ujar Syahrisal saat peluncuran layanan tersebut di Pasar Arumbai, Mardika.
Bagi sebuah kota yang terus berkembang, transparansi penerimaan daerah menjadi salah satu aspek penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Sebab, setiap rupiah yang masuk ke kas daerah memiliki arti bagi keberlanjutan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. Karena itu, sistem pembayaran digital diharapkan dapat memperkecil ruang terjadinya kesalahan pencatatan maupun potensi kebocoran pendapatan.
Syahrisal menjelaskan, untuk menunjang pelaksanaan program tersebut, Bank Maluku-Maluku Utara telah menyiapkan sejumlah fasilitas pendukung. Di antaranya dashboard pemantauan yang dapat diakses Wali Kota serta perangkat M-Pos untuk memfasilitasi transaksi pembayaran retribusi.
Melalui fasilitas tersebut, aktivitas penerimaan dapat dipantau secara lebih sistematis. Pemerintah memiliki akses untuk melihat perkembangan transaksi sehingga proses pengawasan tidak hanya dilakukan melalui laporan, tetapi juga didukung informasi yang tercatat dalam sistem.
Namun, transformasi ini tentu tidak berhenti pada penyediaan perangkat teknologi. Keberhasilan penerapannya juga membutuhkan kesiapan sumber daya manusia, kedisiplinan dalam menjalankan sistem, serta kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan pola pelayanan yang baru.
Sebagai ibu kota Provinsi Maluku, Kota Ambon memiliki posisi strategis, bukan hanya sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai pusat aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat.
Kedudukan tersebut, menurut Syahrisal, memberikan peluang bagi Ambon untuk menjadi salah satu daerah percontohan dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis digital.
Ia mengakui, penerapan teknologi dalam pelayanan pemerintahan masih menjadi tantangan bagi sejumlah daerah. Bahkan, terdapat daerah yang belum mampu menerapkan sistem digital secara optimal pada satu perangkat daerah sekalipun.
Karena itu, langkah yang mulai dibangun Pemerintah Kota Ambon dinilai patut mendapat dukungan bersama. Digitalisasi yang berjalan baik di Ambon diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi kabupaten dan kota lainnya di Maluku.
Bank Maluku-Maluku Utara pun menyatakan kesiapannya untuk terus memperkuat kolaborasi tersebut, tidak hanya pada sektor retribusi pasar, tetapi juga pada berbagai bidang pelayanan pemerintahan lainnya.
Syahrisal mengungkapkan, pihaknya mendapat target agar sejumlah layanan digital di Kota Ambon sudah dapat beroperasi sebelum perayaan Natal dan Tahun Baru.
Target tersebut menjadi gambaran bahwa pengembangan pelayanan digital di Ambon akan terus diperluas secara bertahap, dengan harapan semakin banyak aktivitas pelayanan publik yang dapat memanfaatkan sistem transaksi elektronik.
Di sisi lain, penerapan transaksi non-tunai juga memiliki hubungan erat dengan upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Bagi pemerintah daerah, optimalisasi pendapatan tidak hanya berbicara mengenai besarnya penerimaan, tetapi juga bagaimana setiap potensi pendapatan dapat dihimpun, dicatat, dan diawasi dengan baik.
Syahrisal menilai, perkembangan aktivitas ekonomi daerah turut memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan sektor perbankan. Terlebih, Pemerintah Kota Ambon tercatat sebagai pemegang saham terbesar kedua di Bank Maluku-Maluku Utara.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya membangun hubungan kerja sama yang saling mendukung antara pemerintah daerah dan sektor perbankan.
Melalui sistem penerimaan yang semakin modern, pemerintah diharapkan dapat memperkuat pengawasan pendapatan, sementara sektor perbankan turut mengambil bagian dalam mendukung aktivitas ekonomi dan pembangunan daerah.
Pada akhirnya, keberhasilan digitalisasi di TPI Pasar Arumbai tidak semata-mata diukur dari tersedianya perangkat M-Pos atau penggunaan sistem pembayaran elektronik.
Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya terletak pada perubahan yang dirasakan masyarakat: pedagang memperoleh kemudahan dalam membayar retribusi, transaksi tercatat secara tepat, pengawasan semakin terbuka, dan penerimaan daerah dapat dikelola dengan lebih baik.
Dari sebuah pasar tradisional di jantung Kota Ambon, langkah menuju pelayanan pemerintahan berbasis digital mulai dibangun. Perubahan yang mungkin terlihat sederhana dalam aktivitas pembayaran tersebut sesungguhnya menyimpan harapan yang lebih besar, yakni terwujudnya pemerintahan yang semakin modern dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Dengan dukungan Bank Maluku-Maluku Utara serta komitmen Pemerintah Kota Ambon, transformasi ini diharapkan tidak berhenti di Pasar Arumbai. Sebaliknya, menjadi awal dari perluasan layanan non-tunai di berbagai sektor, sekaligus memperkuat langkah Ambon menuju kota digital yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. (Za)
