Halut, Globaltimurnn.com – Bupati Halmahera Utara, Dr. Piet Hein Babua, M.Si., menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, camat, dan kepala desa dalam mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pascakebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Halmahera Utara.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Piet Hein Babua saat membuka Rapat Koordinasi bersama Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Halmahera Utara, Senin (9/11/2026), pukul 10.00 WIT, bertempat di Hotel Marahai Park, Desa Wosia, Kecamatan Tobelo Tengah.
Kegiatan yang mengusung tema “Strategi Pemulihan Ekonomi Daerah Pasca Karhutla di Kabupaten Halmahera Utara” tersebut dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Anwar S. Kabalmay, Kabag Pemerintahan Oscar Bertho Mene, S.STP., M.AP., pemateri dari LKP Geospasial Bumi Nusantara, Drs. Agus Santoso Budhiarso, B.Sc., M.Sc., Ahli Madya GIS, sejumlah pimpinan OPD, para camat dan kepala desa, serta tamu undangan lainnya dengan jumlah peserta kurang lebih 200 orang.
Dalam sambutannya, Bupati Piet Hein Babua menekankan bahwa rapat koordinasi tersebut bukan sekadar pertemuan rutin, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi pemerintahan hingga tingkat desa, sekaligus memastikan seluruh program prioritas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik.
Ia mengingatkan para camat dan kepala desa agar memahami tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Desa.
Menurutnya, setiap kebijakan dan pelaksanaan tugas pemerintahan harus memiliki dasar yang jelas serta berorientasi pada pelayanan dan kepentingan masyarakat.
Bupati juga menyoroti pentingnya pemutakhiran data masyarakat dan potensi desa, khususnya terkait tingkat kemiskinan. Ia meminta seluruh kepala desa melakukan pendataan dan survei secara maksimal agar pengelompokan masyarakat berdasarkan kategori desil benar-benar sesuai dengan kondisi ekonomi di lapangan.
“Penetapan kategori masyarakat tidak boleh dilakukan secara asal. Jangan sampai masyarakat yang sebenarnya tidak memiliki penghasilan tetap justru masuk dalam kategori desil yang tidak sesuai, sehingga tidak bisa memperoleh bantuan maupun subsidi dari pemerintah,” tegasnya.
Ia berharap validitas data desa menjadi perhatian serius, karena data tersebut merupakan salah satu dasar pemerintah dalam menentukan penerima berbagai program bantuan sosial agar tepat sasaran.
Selain persoalan data kemiskinan, Bupati turut menjelaskan perkembangan Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Halmahera Utara yang saat ini berada pada angka 78 persen.
Menurutnya, pemerintah daerah telah mengusulkan penambahan kuota kepesertaan BPJS Kesehatan hingga 24.000 peserta aktif guna mendorong pencapaian UHC di atas 80 persen. Namun, upaya tersebut masih terkendala kewajiban pembayaran utang pemerintah daerah kepada BPJS Kesehatan.
“Apabila kewajiban tersebut sudah diselesaikan, masyarakat kita, khususnya masyarakat kurang mampu, akan semakin terbantu melalui peningkatan kepesertaan BPJS Kesehatan,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu, Bupati juga menyinggung persoalan ketahanan pangan dan tingginya harga komoditas cabai rawit yang sebelumnya sempat mencapai Rp200.000 per kilogram di Halmahera Utara.
Ia menjelaskan, setelah pemerintah daerah melakukan penelusuran langsung kepada petani, diketahui bahwa salah satu penyebab berkurangnya produksi cabai adalah faktor cuaca yang memengaruhi hasil panen dalam beberapa bulan terakhir.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Halmahera Utara menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah di Malang untuk mendatangkan pasokan cabai rawit sebanyak 7 ton.
Melalui kebijakan intervensi pasar dan subsidi pemerintah, harga cabai yang sebelumnya mencapai Rp200.000 per kilogram berhasil ditekan hingga sekitar Rp80.000 per kilogram.
Bupati menyebut langkah tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Bahkan, upaya Pemkab Halut dalam menangani kelangkaan cabai tersebut mendapat apresiasi dari Kementerian Perdagangan.
Terkait komoditas kelapa dan kopra, Piet Hein Babua juga mengajak masyarakat melihat perkembangan harga berdasarkan kondisi ekonomi dari waktu ke waktu. Ia menyebut harga buah kelapa yang sebelumnya berkisar Rp750 hingga Rp1.000 per buah, kini berada pada kisaran Rp2.000 hingga Rp3.000, sementara harga kopra yang sebelumnya sekitar Rp5.000 kini berada di kisaran Rp8.000 per kilogram dan pernah mencapai Rp20.000 per kilogram.
Ia menegaskan, kebijakan Peraturan Daerah (Perda) tentang hilirisasi buah kelapa yang dikeluarkan pemerintah daerah bertujuan meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan serta memberikan manfaat lebih besar bagi kesejahteraan petani.
Lebih lanjut, Bupati mengungkapkan bahwa Kabupaten Halmahera Utara juga menghadapi dampak fenomena El Nino yang memicu kebakaran hutan dan lahan dengan total luas mencapai lebih dari 500 hektare di sejumlah wilayah.
Dampak kebakaran tersebut mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, terutama petani yang kehilangan tanaman, hasil perkebunan, bahkan mengalami gagal panen.
Untuk itu, ia telah meminta Dinas Pertanian agar berkoordinasi dengan pemerintah desa melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap tanaman yang mengalami kerusakan. Pendataan tersebut dinilai penting agar pemerintah memperoleh angka kerugian yang riil sebagai dasar penentuan kebijakan bantuan.
Sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah, salah satu langkah yang disiapkan adalah pemberian bantuan bibit tanaman bagi para petani hortikultura yang terdampak.
Bupati menegaskan bahwa pemulihan ekonomi masyarakat menjadi salah satu program prioritas pemerintah daerah pada tahun mendatang. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Halmahera Utara harus semakin bertumpu pada kekuatan ekonomi masyarakat, terutama sektor pertanian dan perkebunan, bukan hanya bergantung pada sektor pertambangan.
“Pertumbuhan ekonomi harus berada di tengah-tengah masyarakat. Karena itu, bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani, menjadi salah satu perhatian utama pemerintah daerah,” ujarnya.
Diakhir sambutannya, Bupati Piet Hein Babua mengajak seluruh camat dan kepala desa agar menjalankan amanah dan tanggung jawab dengan baik, bekerja secara profesional, serta memperkuat pengabdian kepada masyarakat.
Ia juga mengakui bahwa pemerintahannya masih diperhadapkan dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan beban utang dari pemerintahan sebelumnya. Meski demikian, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti berinovasi dan menjalankan pembangunan.
Bupati berharap seluruh jajaran pemerintahan dapat bekerja dengan tulus, menjaga kepercayaan masyarakat, serta bersama-sama mendorong kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Halmahera Utara. [GIO]
