Halut, Globaltimurnn.com- Menanggapi pemberitaan terkait dugaan pungutan liar (pungli) dalam pelayanan penyeberangan di Pelabuhan Feri Gorua-Daruba, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, Fani Abdul Rachman selaku Pelaksana Harian (Plh) Supervisor Lintas Tobelo PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).
Kepada media ini, Fani menyampaikan bantahan dan klarifikasi atas tudingan permintaan uang tambahan sebesar Rp 4 juta dalam pengiriman alat berat jenis loader milik PT Labrosco. Bantahan senada juga disampaikan Kepala Pelabuhan Penyeberangan, Rusdin Paji, pada Senin, 9 November 2026.
Klarifikasi tersebut disampaikan menyusul pemberitaan yang memuat pengakuan Thomas Waloni, pelaksana logistik PT Labrosco, yang sebelumnya mengaku diminta membayar biaya tambahan di luar tiket penyeberangan sebesar Rp 9,14 juta.
Fani Abdul Rachman menegaskan bahwa persoalan biaya dalam pelayanan penyeberangan perlu dilihat secara utuh, dengan memperhatikan mekanisme operasional pelabuhan serta komponen biaya yang berlaku.
Menurutnya, tudingan adanya pungutan liar perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap pelayanan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), khususnya pada lintasan Gorua-Daruba.
Sementara itu, Rusdin Paji selaku Kepala Pelabuhan Penyeberangan juga menyampaikan bantahan terhadap dugaan pungutan yang disebut-sebut tidak memiliki dasar hukum.
Ia menilai setiap komponen biaya dalam kegiatan pengangkutan kendaraan maupun alat berat perlu diklarifikasi berdasarkan ketentuan dan mekanisme yang berlaku di pelabuhan.
Persoalan ini menjadi perhatian karena menyangkut pelayanan publik, dan dengan adanya klarifikasi dari pihak ASDP dan pengelola pelabuhan, diharapkan polemik tersebut dapat diselesaikan secara objektif dan tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap pelayanan penyeberangan Gorua-Daruba. (🅁🄴🄳).
