Halut, Globaltimurnn.com - Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara bersama PT SEGI menggelar Pra Konsultasi Publik Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Eksplorasi dan Transmisi Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Gunung Hamiding di Meeting Room Hotel Greenland Tobelo. Kamis (02/07/2026). Kegiatan ini merupakan tahapan awal dalam penyusunan dokumen AMDAL sekaligus menjadi wadah penyampaian informasi kepada masyarakat serta penjaringan masukan dari seluruh pemangku kepentingan.
Pra Konsultasi Publik tersebut menjadi momentum untuk memperkenalkan rencana pengembangan energi panas bumi di kawasan Gunung Hamiding sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, perusahaan, akademisi, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, aparat keamanan, serta masyarakat yang berada di wilayah sekitar lokasi pengembangan.
Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Halmahera Utara Dr. Piet Hein Babua, M.Si., jajaran Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, unsur Forkopimda dan Forkopimcam, TNI-Polri termasuk Kapolsek Tobelo Ipda Asdar, S.I.P., M.H., pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat dan kepala desa, Rektor Universitas Halmahera beserta sivitas akademika, manajemen PT SEGI, organisasi kemasyarakatan, serta berbagai elemen masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Manajemen PT SEGI, Deni Kurniawan, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara beserta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama proses eksplorasi panas bumi di Gunung Hamiding. Menurutnya, kolaborasi yang baik antara pemerintah, aparat keamanan, akademisi, dan masyarakat menjadi faktor utama sehingga tahapan eksplorasi dapat berjalan dengan aman dan lancar.
Ia menjelaskan bahwa hasil eksplorasi telah disampaikan kepada pemerintah dan saat ini proyek memasuki tahapan penyusunan dokumen AMDAL sesuai ketentuan yang berlaku. PT SEGI juga menegaskan komitmennya untuk menjalankan proyek secara transparan, melibatkan masyarakat dalam setiap proses, menjaga kelestarian lingkungan, serta melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat sekitar.
Sementara itu, Bupati Halmahera Utara Dr. Piet Hein Babua, M.Si., menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara mendukung setiap investasi yang mampu memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan tetap mengedepankan perlindungan lingkungan hidup.
Menurut Bupati, potensi panas bumi Gunung Hamiding merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang memiliki prospek besar untuk mendukung ketahanan energi nasional sekaligus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, setiap tahapan pengembangannya harus dilaksanakan secara profesional, transparan, serta mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bupati juga menekankan pentingnya menciptakan iklim investasi yang sehat dan kondusif. Ia mengajak seluruh pihak untuk mendukung investasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa menghambat pelaku usaha maupun investor yang memiliki komitmen membangun Halmahera Utara.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara berharap perusahaan dapat memprioritaskan tenaga kerja lokal sesuai kompetensi yang dimiliki, memperluas program pemberdayaan masyarakat, serta membangun hubungan kemitraan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan sehingga manfaat investasi benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.
Melalui pelaksanaan Pra Konsultasi Publik ini diharapkan tercipta kesamaan pemahaman antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sebagai dasar dalam pelaksanaan Konsultasi Publik AMDAL serta penyusunan dokumen lingkungan pada tahapan berikutnya.
Dengan semangat kolaborasi, keterbukaan, dan pembangunan berkelanjutan, proyek pengembangan panas bumi Gunung Hamiding diharapkan mampu menjadi salah satu penggerak pembangunan Halmahera Utara, memperkuat ketahanan energi nasional, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan perekonomian daerah, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.Jika diinginkan, saya juga dapat mengubahnya menjadi berita bergaya media nasional atau rilis resmi Humas Pemerintah Daerah. (𝐆𝐈𝐎).
