Foto : Ambon Percepat Perang Melawan Stunting, Libatkan Pemerintah Pusat hingga Tingkat Kelurahan
Ambon, Globaltimurnn.com — Pemerintah Kota Ambon terus menunjukkan keseriusannya dalam menekan angka stunting melalui penguatan koordinasi bersama pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan. Upaya tersebut kembali ditegaskan dalam forum konsultasi khusus yang berlangsung secara daring di Ruang Rapat Nawasena, Selasa (12/05/2026).
Pertemuan strategis itu digelar sebagai tindak lanjut dari surat permohonan audiensi yang diajukan Kepala Bappeda Litbang Kota Ambon kepada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa guna memperoleh arahan teknis serta dukungan kebijakan dalam percepatan penanganan stunting di Kota Ambon.
Kegiatan tersebut melibatkan berbagai kementerian dan lembaga penting, mulai dari Sekretariat Wakil Presiden RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, hingga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dari pihak Pemerintah Kota Ambon, hadir jajaran pimpinan OPD yang memiliki peran langsung dalam penanganan stunting secara terpadu.
Kepala Bappeda Litbang Kota Ambon, Enrico Matitaputty, hadir bersama sejumlah pimpinan OPD seperti Kepala DPPKB Welly Patty, Kepala Dinas PUPR Melianus Latuihamallo, Kepala Disperkim Ivonny Alexandra Wilhelmina Latuputty, Kepala Dinas Sosial Wendy Pelupessy, Kepala DP3MD Megy Lekatompessy, Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, hingga Kepala Satpol PP Kota Ambon.
Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Ambon, Lisa Watimena, menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah lebih dulu melakukan berbagai langkah awal melalui koordinasi internal bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Ambon.
Menurutnya, dukungan dan pendampingan dari pemerintah pusat sangat penting agar program penanganan stunting dapat berjalan lebih optimal, terutama dalam memperkuat layanan Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat.
“Kami ingin memastikan seluruh program berjalan tepat sasaran dan mampu menjawab persoalan di lapangan. Karena itu, arahan langsung dari pemerintah pusat menjadi bagian penting dalam memperkuat langkah percepatan penanganan stunting di Ambon,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Ambon, Riko, memaparkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi, mulai dari kebutuhan penguatan koordinasi lintas sektor, validasi data keluarga berisiko stunting, hingga peningkatan kapasitas kader Posyandu di tingkat desa dan kelurahan.
Dalam forum tersebut, pemerintah pusat menegaskan bahwa penanganan stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan semata, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah secara terpadu dan berkelanjutan.
Posyandu disebut memiliki peran sentral dalam mendeteksi dan menangani kasus stunting sejak dini, sehingga efektivitas program sangat ditentukan oleh sinergi antarinstansi hingga ke tingkat paling bawah.
Karena itu, berbagai OPD di Kota Ambon turut dilibatkan sesuai bidang tugas masing-masing. Dinas PUPR dan Disperkim fokus pada penyediaan sanitasi dan akses air bersih, Dinas Sosial menangani perlindungan keluarga rentan, DP3MD memperkuat pemberdayaan masyarakat dan kader, sementara Satpol PP mendukung terciptanya lingkungan sehat dan tertib.
Dari hasil pertemuan tersebut, Pemerintah Kota Ambon bersama pemerintah pusat menyepakati sejumlah langkah strategis, di antaranya penyusunan rencana aksi daerah, penguatan sistem data terpadu, pembagian tugas lintas sektor, hingga pendampingan intensif dari pemerintah pusat.
Kolaborasi itu diharapkan mampu mempercepat penurunan angka stunting di Kota Ambon sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan anak dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (Za)
