Foto : Optimalkan Transparansi, Bupati SBB Ikut Menghadiri Kegiatan Pertemuan Bupati se-Maluku Saat Temui Kepala BPK RI Perwakilan Maluku di Ambon
Ambon, Globaltimurnn.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku menggelar pertemuan penting bersama seluruh jajaran Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD se-Provinsi Maluku. Kegiatan ini dilangsungkan di Kantor BPK Perwakilan Maluku, Jalan Laksamana Madya Leo Wattimena, Negeri Lama, Ambon, pada Rabu (10/12/2025).
Acara yang dimulai pukul 14:00 WIT tersebut merupakan tindak lanjut dari surat undangan resmi BPK tanggal 8 Desember 2025 yang ditujukan kepada para Bupati, Wali Kota, serta Ketua DPRD di seluruh wilayah Kabupaten/Kota se-Maluku.
Fokus Pemeriksaan Semester II Tahun 2025 Pertemuan dipimpin langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Maluku, Hari Haryanto. Dalam arahannya, beliau menyampaikan bahwa agenda ini berpijak pada landasan konstitusional yang kuat, yakni:
UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
(Catatan: Mohon pastikan kembali tahun undang-undang tersebut, karena secara historis yang berlaku adalah UU No. 15 Tahun 2004 dan UU No. 15 Tahun 2006).
Fokus utama pertemuan ini adalah penyampaian progres dan koordinasi terkait Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Semester II Tahun 2025 yang telah dilakukan oleh tim BPK di berbagai daerah.
Kehadiran Delegasi Kabupaten SBB
Dari jajaran Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), terlihat hadir memenuhi undangan tersebut adalah Bupati SBB, Ir. Asri Arman, M.T, Ketua DPRD SBB, Andy Koly, SH. Beliau hadir dengan didampingi oleh para Wakil Ketua DPRD SBB serta Plt. Sekretaris Dewan (Sekwan) SBB, Sahrir A. Mahulette, SE.
Kehadiran unsur pimpinan DPRD SBB ini menunjukkan komitmen lembaga legislatif dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang.
“Pertemuan ini sangat penting sebagai bentuk sinergi antara auditor eksekutif dan lembaga legislatif untuk memastikan setiap rupiah anggaran daerah dikelola secara bertanggung jawab dan sesuai peruntukannya,” ungkap perwakilan delegasi saat ditemui di lokasi.
Rapat koordinasi ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian temuan-temuan pemeriksaan serta meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di wilayah Maluku agar mencapai standar opini terbaik (Tim)
