Foto : DAK Fisik Nol, Ketua DPRD Ambon : Ini Jadi PR Besar untuk Pemerintah Kota dan DPRD
Ambon, Globaltimurnn.com – Ketua DPRD Kota Ambon, Morits Tamaela, menyoroti kondisi keuangan daerah menjelang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.
Ia mengungkapkan bahwa dana alokasi khusus (DAK) fisik untuk Kota Ambon pada tahun mendatang mengalami penurunan signifikan hingga nol, sehingga menjadi tantangan besar bagi pemerintah kota bersama DPRD.
Hal itu di sampaikan Morits Tamaela usai menghadiri Workshop dan Sosialisasi Peraturan Perundangan Undangan tentang Pedoman Penyusunan APBD 2026, yang di gelar di Natsepa Hotel, Sabtu (04/10/25).
Selama dua hari ini DPRD Kota Ambon melaksanakan workshop dalam rangka pendalaman tugas untuk penyusunan APBD 2026.
Saat ini kami masih menunggu pedoman resmi dari pemerintah pusat, namun kami mulai memperdalam pemahaman terkait regulasi agar siap dalam proses pembahasan nanti,” jelas Tamaela.
Menurutnya, berdasarkan hasil pembahasan dan proyeksi yang di sampaikan dalam kegiatan tersebut, transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah, khususnya untuk Kota Ambon, mengalami penurunan yang cukup signifikan.
DAK fisik Kota Ambon itu nol, Ini menjadi PR besar antara Pemerintah Kota dan DPRD bagaimana mensiasati dana transfer lainnya, terutama DAK non fisik yang sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai, Jadi hampir tidak ada lagi yang bisa di kelola langsung oleh pemerintah kota.
Tamaela menegaskan, kondisi tersebut memaksa Pemerintah Kota Ambon untuk menyesuaikan postur APBD dengan kemampuan pendapatan asli daerah (PAD).
Ia menyebut, penurunan dana transfer bukan hanya di alami Ambon, tetapi juga terjadi secara nasional akibat adanya pengalihan pengelolaan DAK fisik ke kementerian dan lembaga terkait.
“Kalau dulu DAK fisik di transfer langsung ke daerah, sekarang di potong dan di alihkan ke kementerian, "Artinya, kita di daerah sudah tidak bisa lagi mengelola langsung anggaran pusat untuk infrastruktur,” ujarnya.
Di katakannya, Meski begitu, Tamaela mengapresiasi pelaksanaan workshop yang menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, terutama karena yang hadir merupakan putra daerah Maluku, “Kita banyak mendapatkan materi penting untuk memperkuat penyusunan APBD ke depan.
Harapannya melalui kegiatan ini, DPRD dan Pemerintah Kota Ambon dapat menyamakan persepsi terhadap arah kebijakan fiskal nasional dan memperkuat koordinasi dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026.
“Kita berharap ada kebijakan pemerintah pusat yang bisa membuka ruang alokasi anggaran dari kementerian bagi Kota Ambon. Karena kita tahu, kemampuan daerah untuk melakukan lobi ke pusat tidaklah mudah,” tambahnya.
Menutup pernyataannya dengan nada kritis, Tamaela menyebut kondisi penurunan anggaran kali ini begitu ekstrem.
Tidak miris, hampir saja minta merdeka, Potong potong DAK fisik, Kota Ambon dan Provinsi Maluku nol, sementara kabupaten lain masih dapat, Ini jadi catatan penting bagi kita semua,” tegasnya. (Za)
