Foto : Dugaan Korupsi ADD/DD Desa Loki Belum Menuai Titik Terang, Dokumen Sudah Di Meja Kejari SBB
Piru, Globaltimurnn.com - Kasus dugaan korupsi dana desa di Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), yang dilaporkan sejak tahun 2021, hingga kini masih belum menemui titik terang.
Meskipun Inspektorat Daerah Kabupaten SBB telah aktif melakukan pengawasan dan menyerahkan temuannya kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) SBB, proses hukumnya terlihat mandek.
Inspektorat telah melakukan pemeriksaan khusus terhadap pengelolaan dana desa di Desa Lokki, meliputi investigasi penggunaan dana, analisis dokumen keuangan, dan wawancara dengan pihak terkait.
Hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Khusus, yang berisi temuan dugaan penyimpangan dan rekomendasi, telah diserahkan sebanyak dua kali kepada Kejari SBB.
Namun, Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten SBB, Indra Maruapey, menjelaskan bahwa Inspektorat memiliki keterbatasan kewenangan.
Mereka tidak dapat menetapkan tersangka Tipikor, Kewenangan tersebut berada di tangan Kejari SBB, Meskipun demikian, Inspektorat telah sepenuhnya kooperatif, memenuhi panggilan Kejari, memberikan keterangan, dan menyerahkan seluruh dokumen yang diperlukan.
Seluruh anggota tim pemeriksa bahkan telah menjalani Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
Ironisnya, Kejari SBB mengembalikan LHP tersebut untuk diselesaikan melalui sidang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR).
Hal ini diungkapkan Maruapey dalam pesan WhatsApp pada Kamis, 29 Mei 2025. Ia menambahkan bahwa Inspektorat telah menjelaskan hal ini kepada Ombudsman dan Komisi I DPRD SBB, menyerahkan data lengkap, dan telah bertindak sesuai prosedur.
Ketidakjelasan penanganan kasus ini menimbulkan kekhawatiran publik terkait penegakan hukum di SBB.
Masyarakat Desa Lokki berharap agar kasus ini segera diselesaikan secara transparan dan akuntabel, agar keadilan tertegak dan mencegah terulangnya kasus serupa.
Peran Kejari SBB dalam menyelesaikan kasus ini sangat dinantikan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. (Yan)
