Foto : Rumberu di Ambang Kehancuran, Warga Muak Dengan Tirani dan Nepotisme Kades Mussa Tibaly
Rumberu, Globaltimurnn.com - Kemarahan dan kekecewaan masyarakat Desa Rumberu terhadap kepemimpinan Kepala Desa Rumberu, Kecamatan Inamosol, Kabupaten Seram Bagian Barat, Mussa Tibalya, kini mencapai puncaknya.
Masyarakat menilai tata kelola pemerintahan desa saat ini telah mati suri, penuh kecurangan, dan dijalankan tanpa mengindahkan etika maupun moral.
Desa Rumberu dinilai tidak sedang berjalan menuju kemajuan, melainkan mundur ke masa kegelapan akibat arogansi penguasa desa. Ungkap salah satu warga masyarakat Rumberu selaku tokoh pemuda yang enggan namanya di mediakan kepada media ini pagi tadi
Dikatakan-nya" Sorotan utama warga tertuju pada praktik nepotisme yang dipertontonkan secara vulgar oleh sang Kepala Desa. Ungkapnya
Sementara itu dikutip dari postingan salah satu akun Facebook bernama Marisa Marisa dalam postingannya yang mendapat komentar dari salah satu netisen dengan nama Facebook Vecky Niak, yang dalam komentarnya mengatakan" TPK jadi tumbal for orang pung sanang itu,, ator barang - barang di dalam rumah baru bilang orang lain, BPD Rumberu dong tidur trus, Kades su seng pernah ka kantor cuman ka kabong, lalu program jalan seng pernah rapat deng masyarakat cuman tinggal bapa anak dan mama yang ator akang dalam rumah saja, makan uang masyarakat su sama deng warisan keluarga,,, basudara e cuman di Rumberu saja yang bagimu,, seorang Kades melawan aturan,,, Rumberu Galap..!!
Cara - cara ini dinilai sangat mencederai akal sehat, mengesampingkan moral, dan secara mutlak merusak kepercayaan masyarakat. Ujar sumber seraya menambahkan
"Ini bukan lagi pemerintahan desa, tapi kerajaan keluarga, Bapaknya Kades, anaknya Bendahara, Ke mana transparansi? Bagaimana mungkin ada pengawasan jika yang memegang uang dan yang memerintah adalah ayah dan anak? Ini adalah puncak kerusakan etika di desa kami," Sekarang turun dari bendahara jadi kaur umum, ini bahasa orang tua bilang bado, staf Desa keluarga milik keluarga, 11/12 sama saja. Jelasnya
Kekacauan tidak berhenti di situ, Istri Kepala Desa juga terlibat terlalu jauh mencampuri urusan pemerintahan, bahkan turut mengatur keuangan desa selayaknya pejabat berwenang. Ucapnya
Sumber menegaskan lagi" Hal ini memperparah dugaan bahwa Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dikelola secara tertutup bak "uang dapur" keluarga Kades, tanpa pernah dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Terangnya
Ini Fakta di desa Rumberu memperlihatkan kondisi yang memprihatinkan:
1. Matinya Demokrasi Desa:
Tidak pernah ada rapat atau musyawarah untuk menghimpun aspirasi warga, Suara masyarakat dianggap angin lalu dan dibungkam oleh ketertutupan birokrasi desa.
2. Nepotisme :
Kades mengangkat anaknya Valen Tibaly sebagi bendahara di desa Ruberu.
3. Pembangunan Eksklusif:
Proyek pembangunan fisik di desa hanya dikerjakan dan melibatkan keluarga Kades sendiri, sementara masyarakat luas hanya dijadikan penonton di tanah kelahirannya sendiri.
4. Kantor Desa "Berhantu":
Kades Mussa Tibaly dituding tidak pernah berkantor di Desa induk, melainkan hanya berdiam diri di dusun, Akibatnya, Kantor Desa menjadi bangunan kosong tanpa aktivitas pelayanan.
5. Staf Makan Gaji Buta:
Perangkat dan staf pemerintahan desa dinilai tidak berfungsi sama sekali, Mereka hanya menerima gaji rutin tanpa memberikan kinerja nyata bagi kemajuan desa.
Masyarakat Rumberu kini diliputi rasa pesimis yang mendalam.
Dengan gaya kepemimpinan Mussa Tibaly yang otoriter dan sarat kepentingan pribadi, warga merasa tidak ada lagi harapan bagi Desa Rumberu untuk bangkit.
Masa depan desa ini dinilai suram, terpuruk di bawah kendali segelintir orang yang hanya memikirkan perut sendiri.
"Katong (kita) sudah tidak berharap apa-apa lagi, Desa Rumberu sudah rusak dari dalam, Pemerintahannya bobrok, pemimpinnya tidak punya hati untuk rakyat, Rumberu benar-benar dalam kondisi darurat dan menyedihkan," Tutupnya tegas
Aparat penegak hukum diminta bertindak tegas dan cepat menyelesaikan permasalahan Rumberu, Bupati diminta evaluasi Kades dan jika perlu rekomendasikan pergantian Kades lebih eloknya begitu, dari pada masyarakat terus di hantui rasa kawatir, dengan anggaran yang tidak tau kemana arahnya dan yang mengait untung siapa. Pungkas sumber (Rdks)
