Foto : Drainase Di Kawatu Habiskan Ratusan Juta, Diduga Mark-up, Kades Dan Bendahara Diduga Telan Habis Anggaran
Kawatu, Globaltimurnn.com - Proyek drainase dari DD senilai 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta) untuk pekerjaan proyek drainase 160 meter, yang dikerjakan dalam pengawasan Kepala Desa Rumberu Musa Tibaly, diduga kuat ada kongkalikong bersama Bendahara Desa Valentino Tibaly yang diketahui bahwa adalah anak kandung dari Kades.
Proyek drainase tersebut di kerjakan pada Dusun Kawatu, Desa Rumberu, Kecamatan Inamosol, Kabupaten Seram Bagian Barat, yang dikerjakan sejak Juni hingga Agustus 2025, namun sangat disayangkan hingga saat ini proyek tersebut tak kunjung selesai (mark-up).
Hal ini di sampaikan oleh warga masyarakat Dusun Kawatu kepada media ini sore tadi lewat telpon serulernya, mengaku pekerjaan tersebut diduga kuat ada penggelapan sejumlah anggaran yang di lakukan oleh Kades bersama anaknya Bendahara Desa. Ungkap sumber
Lebih jelasnya sumber mengungkapkan bahwa" dinilai fantastis untuk ukuran desa, tetapi juga dianggap sarat dengan kepentingan pribadi, indikasi mark-up anggaran, dan juga pekerjaan mark-up, serta praktek kolusi keluarga, Bahkan menurut sumber keputusan pekerjaan ini tidak diambil melalui rapat desa tetapi keputusan langsung dari kepala desa, ini sepihak. Jelas sumber
Yang paling menyakitkan bagi masyarakat adalah tujuan proyek yang terang-terangan bersifat hanya untuk melindungi rumah Kepala Desa dari luapan air saat hujan besar. Ucap sumber
Sementara itu, di sekeliling dusun, puluhan rumah warga lain yang kerap kebanjiran atau jalan-jalan yang rusak parah justru tak tersentuh perhatian. Sebut sumber
Drainase tersebut kini menjadi saksi monumen ketimpangan di tengah-tengah masyarakat yang sebenarnya lebih membutuhkan pemerataan pembangunan.
Kami heran, bagaimana bisa drainase selebar dan sedalam itu menghabiskan dana sebesar itu? Itu berarti hampir Rp 1 juta per meternya, ujar salah seorang warga lain yang enggan namanya dimediakan, saat ditemui awak media ini di Dusun Kawatu dengan nada geram
Katanya" Kecurigaan warga semakin menjadi ketika menengok metode pengadaan proyek.
Pekerjaan tersebut diberikan secara langsung kepada keluarga Kepala Desa sendiri, Lebih memprihatinkan lagi, pengelolaan keuangan proyek ini dipegang oleh kepala desa dan bendahara yang tidak lain adalah anak kandung sang Kepala Desa.
Praktik ini mengabaikan prinsip kehati-hatian dan menghilangkan prinsip check and balance, Ketika dana, pelaksana, dan pengawas berkumpul dalam satu lingkaran keluarga yang sama, pintu untuk manipulasi dan penggelapan terbuka lebar.
Masyarakat pun bertanya-tanya, kemana larinya uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk kemakmuran bersama?
Papan pengumuman proyek yang terpampang dengan angka Rp 152 juta bukan lagi simbol kemajuan, melainkan bukti yang diam tentang potensi penyimpangan.
Sumber menambahkan secara tegas" Masyarakat Desa Rumberu kini tidak tinggal diam, Mereka mendesak dengan keras agar Inspektorat Kabupaten dan Kepolisian segera turun tangan mengusut tuntas kasus ini.
Ada beberapa titik kritis yang harus diinvestigasi, Apakah nilai Rp 152 juta untuk 160 meter drainase sudah wajar? Perlu perbandingan harga satuan material, upah, dan standar teknis dari independen ahli.
Atas dasar apa penunjukan langsung kepada keluarga diberikan? Apakah ada Surat Keputusan (SK) yang sah dan sesuai peraturan? Mengapa prioritas pembangunan sangat timpang dan hanya menguntungkan oknum kepala desa?
Ini bukan lagi sekadar soal drainase, Ini adalah ujian bagi tata kelola pemerintahan desa yang bersih, akuntabel, dan berpihak pada rakyat kecil, Rp 152 juta adalah angka yang besar bagi desa, Uang itu bisa untuk perbaikan jalan, bantuan untuk warga miskin, atau pembangunan fasilitas umum yang lebih mendesak.
Narasi ini adalah suara warga Rumberu yang menolak dibungkam, Mereka menuntut transparansi, menuntut keadilan, dan menginginkan agar dana desa yang adalah uang rakyat, dikembalikan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk memperkecil banjir di halaman pejabat sambil menggenangkan kecurigaan di hati masyarakat. Ungkap sumber jelas
Pihak berwajib diharapkan segera bertindak tegas, Bukti sudah terpampang, suara masyarakat sudah bergemuruh. Kini, saatnya hukum bicara. Tutup sumber
Hingga berita ini diturunkan, Kades Rumberu yang di konfirmasi belum memberikan keterangan apapun. (V374)
