Ambon, Globaltimurnn.com — Di tengah menguatnya perdebatan publik mengenai rencana penataan kawasan bantaran Sungai Wai Tomu, Kota Ambon, yang dilakukan Kodam XV/Pattimura, dukungan terhadap pembangunan tersebut datang dari Pengurus Besar AMKAY (PB AMKAY) Provinsi Maluku.
Ketua Umum PB AMKAY Provinsi Maluku, Mayor (Purn.) Derek Rahangiar, menilai bahwa pembangunan yang bertujuan memberikan manfaat bagi masyarakat tidak semestinya dipandang hanya dari sisi polemik yang berkembang. Sebaliknya, setiap rencana pembangunan perlu ditempatkan dalam kerangka kepentingan bersama, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum, aspek teknis, serta keselamatan lingkungan.
Menurut Derek, perbedaan pandangan antara pihak-pihak yang terlibat dalam persoalan Sungai Wai Tomu seharusnya menjadi ruang untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka, bukan justru berkembang menjadi pertentangan berkepanjangan di tengah masyarakat.
Ia menegaskan, PB AMKAY pada prinsipnya mendukung rencana penataan kawasan tersebut, sepanjang pelaksanaannya dilakukan melalui koordinasi yang baik, memenuhi persyaratan perizinan, serta memberikan kejelasan mengenai tujuan dan manfaat pembangunan kepada publik.
Rencana penataan bantaran Sungai Wai Tomu oleh Kodam XV/Pattimura belakangan menjadi perhatian masyarakat setelah muncul persoalan mengenai persetujuan pemanfaatan sumber daya air serta keberadaan konstruksi di kawasan sungai.
Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku sebelumnya menyoroti konstruksi di badan sungai yang dinilai berpotensi memengaruhi kapasitas aliran air dan meningkatkan risiko banjir apabila tidak didukung perencanaan teknis yang memadai.
Di sisi lain, rencana penataan kawasan tersebut juga dikaitkan dengan upaya pemanfaatan ruang perkotaan, termasuk kemungkinan mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Perbedaan pandangan inilah yang menurut Derek harus dijawab melalui dialog terbuka, bukan dengan membangun persepsi yang saling bertentangan.
Sebagai Ketua Umum PB AMKAY Provinsi Maluku, Derek mengaku memahami bahwa sebuah institusi militer pada umumnya memiliki tahapan perencanaan sebelum melaksanakan kegiatan pembangunan.
Ia meyakini Kodam XV/Pattimura telah mempertimbangkan berbagai aspek dalam merencanakan penataan kawasan tersebut. Namun, ia juga menekankan pentingnya penjelasan resmi agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana proses administrasi dan persetujuan teknis telah dilaksanakan.
"Saya melihat bahwa Kodam Pattimura tentu memiliki perencanaan sebelum melaksanakan pembangunan. Tidak mungkin sebuah kegiatan dilakukan begitu saja tanpa pertimbangan. Tetapi untuk memberikan kepastian kepada masyarakat, perlu ada penjelasan langsung dari pihak Kodam mengenai tujuan pembangunan dan bagaimana proses koordinasi serta perizinannya," ungkapnya.
Derek juga menyoroti keterbatasan lahan di Kota Ambon yang menurutnya menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan fasilitas pemerintahan, pelayanan publik, maupun kegiatan kemasyarakatan.
Kondisi geografis Pulau Ambon yang didominasi kawasan perbukitan menyebabkan ketersediaan ruang untuk berbagai kebutuhan pembangunan menjadi relatif terbatas.
Karena itu, menurutnya, gagasan pemanfaatan kawasan tertentu perlu dilihat secara menyeluruh, terutama apabila memiliki manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Ia mencontohkan kebutuhan ruang terbuka bagi kegiatan institusi, termasuk pelaksanaan acara gelar pasukan, upacara, kegiatan sosial, hingga penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
"Kalau kita melihat kondisi ruang yang dimiliki Kodam Pattimura, tentu ada kebutuhan untuk pengembangan fasilitas, termasuk tempat pelaksanaan kegiatan pasukan. Pulau Ambon memiliki keterbatasan lahan, sehingga pemanfaatan ruang perlu direncanakan dengan baik," jelasnya.
Meski demikian, Derek mengakui bahwa tujuan akhir penataan kawasan Sungai Wai Tomu masih perlu dijelaskan secara resmi kepada masyarakat.
Pasalnya, informasi yang berkembang tidak hanya menyebut kemungkinan pemanfaatan kawasan untuk kegiatan institusi, tetapi juga pengembangan fasilitas yang dapat menunjang kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurutnya, kedua kemungkinan pemanfaatan tersebut perlu memperoleh penjelasan yang jelas dari Kodam XV/Pattimura agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi.
"Apakah nantinya dimanfaatkan untuk kegiatan apel pasukan, kegiatan masyarakat, atau pengembangan UMKM, tentu pihak Kodam yang paling tepat memberikan penjelasan. Yang penting masyarakat mengetahui tujuan sebenarnya dan manfaat yang akan diperoleh," katanya.
Lebih jauh, Derek mengajak masyarakat untuk turut mempertimbangkan pengalaman dan kontribusi Kodam XV/Pattimura dalam membantu pemerintah daerah menangani berbagai persoalan kemasyarakatan, termasuk penanggulangan bencana alam.
Ia mengenang pengalamannya selama masih aktif berdinas di TNI Angkatan Darat, ketika prajurit kerap dikerahkan untuk membantu masyarakat menghadapi banjir dan berbagai kondisi darurat.
Pengalaman tersebut membuatnya meyakini bahwa persoalan keselamatan masyarakat, khususnya ancaman banjir, merupakan aspek yang tidak asing bagi institusi TNI.
Namun, keyakinan tersebut, menurutnya, tetap perlu didukung penjelasan teknis mengenai dampak pembangunan terhadap fungsi sungai.
"Selama saya masih berdinas, Kodam Pattimura memiliki peran penting dalam membantu pemerintah daerah menangani banjir dan berbagai bencana. Saya sendiri pernah memimpin pasukan dalam kegiatan penanganan bencana. Karena itu, saya percaya persoalan keselamatan masyarakat tentu menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan pembangunan," tuturnya.
Derek menilai kekhawatiran masyarakat mengenai kemungkinan terjadinya banjir harus dihargai sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan lingkungan.
Karena itu, diperlukan kajian teknis yang transparan untuk memastikan bahwa penataan kawasan tidak mengganggu kapasitas aliran sungai, mempersempit ruang air secara berbahaya, ataupun menimbulkan risiko baru bagi permukiman di sekitarnya.
Menurutnya, dukungan terhadap pembangunan tidak boleh dimaknai sebagai pengabaian terhadap aspek keselamatan.
Sebaliknya, pembangunan yang baik harus mampu mempertemukan kebutuhan pemanfaatan ruang dengan kewajiban menjaga fungsi lingkungan.
Terkait persoalan administrasi, Derek menekankan pentingnya memastikan seluruh tahapan perizinan berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
Berdasarkan informasi yang berkembang, Kodam XV/Pattimura telah mengajukan permohonan kepada BWS Maluku pada 14 Agustus 2026. Surat tersebut diterima pada 19 Agustus 2026 dan kemudian ditanggapi melalui surat tertanggal 26 Agustus 2026.
Dalam penjelasan yang disampaikan pihak BWS Maluku, mekanisme persetujuan pemanfaatan sumber daya air dilakukan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dengan menggunakan sistem perizinan SIP SDA.
Derek berpandangan bahwa informasi mengenai tahapan permohonan tersebut perlu disampaikan secara terbuka, termasuk status terakhir pengurusan persetujuan serta persyaratan teknis yang masih harus dipenuhi.
Menurutnya, adanya komunikasi atau pengajuan permohonan merupakan bagian dari proses administrasi, tetapi kepastian mengenai persetujuan tetap harus merujuk pada keputusan instansi yang berwenang.
"Kalau memang proses perizinan sedang berjalan, maka perlu dijelaskan kepada masyarakat sampai di mana tahapannya. Semua pihak harus saling berkoordinasi, baik pemerintah kota, pemerintah provinsi, instansi pekerjaan umum, maupun kementerian terkait. Dengan begitu, masyarakat tidak menerima informasi yang berbeda-beda," tegasnya.
Ia juga berharap persoalan administrasi tidak berkembang menjadi konflik antarlembaga, melainkan diselesaikan melalui mekanisme resmi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Untuk mengakhiri polemik yang berkembang, Derek mengusulkan adanya pertemuan bersama yang melibatkan Kodam XV/Pattimura, Pemerintah Kota Ambon, Pemerintah Provinsi Maluku, BWS Maluku, instansi teknis terkait, tokoh masyarakat, serta perwakilan elemen masyarakat.
Forum tersebut diharapkan menjadi ruang untuk menjelaskan secara langsung tujuan pembangunan, desain penataan kawasan, status perizinan, hingga langkah antisipasi terhadap potensi dampak lingkungan.
Menurutnya, dialog yang melibatkan seluruh pihak akan lebih bermanfaat daripada membiarkan perbedaan pandangan berkembang melalui informasi yang belum memperoleh penjelasan menyeluruh.
"Mari kita duduk bersama. Undang semua pihak yang berkepentingan, mulai dari Kodam, pemerintah daerah, instansi teknis, sampai perwakilan masyarakat. Kita dengarkan penjelasannya, kita lihat perizinannya, dan kita bicarakan manfaat serta dampaknya. Dengan cara itu, persoalan ini bisa diselesaikan secara baik," ajaknya.
Ia menambahkan bahwa sejumlah negara telah mengembangkan berbagai pendekatan pemanfaatan ruang untuk menjawab keterbatasan lahan. Namun, setiap bentuk pembangunan tetap harus disesuaikan dengan kondisi geografis, ketentuan hukum, serta kemampuan lingkungan setempat.
Karena itu, pemanfaatan kawasan bantaran sungai di Ambon tidak dapat hanya didasarkan pada kebutuhan pembangunan, tetapi harus didukung perencanaan yang matang dan kajian teknis dari pihak berwenang.
Di tengah perdebatan yang masih berlangsung, Derek berharap seluruh pihak dapat mengedepankan kepentingan masyarakat sebagai tujuan utama.
Ia menilai apabila penataan kawasan Sungai Wai Tomu nantinya terbukti layak secara teknis dan memenuhi ketentuan hukum, pemanfaatannya dapat diarahkan untuk mendukung kegiatan sosial, pelayanan masyarakat, maupun aktivitas ekonomi produktif.
Kehadiran ruang yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan kemasyarakatan, seperti pasar murah, pelayanan sosial, atau aktivitas UMKM, menurutnya dapat menjadi nilai tambah bagi masyarakat sekitar.
Namun, ia kembali mengingatkan bahwa manfaat tersebut harus dijelaskan melalui rencana yang konkret, bukan sekadar asumsi atau informasi yang belum memperoleh kepastian.
"Kalau pembangunan ini nantinya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan masyarakat, pasar murah, atau membantu aktivitas ekonomi warga, tentu sangat baik. Tetapi semuanya harus jelas, baik tujuan, perizinan, maupun manfaatnya," ujarnya.
Menutup keterangannya, Derek menegaskan bahwa PB AMKAY Maluku mendukung setiap langkah pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, sepanjang dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Baginya, pembangunan dan kepatuhan terhadap aturan bukanlah dua kepentingan yang harus dipertentangkan. Keduanya justru harus berjalan beriringan agar hasil pembangunan benar-benar memberikan manfaat berkelanjutan.
"PB AMKAY sangat mendukung pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Tetapi kami juga menginginkan adanya transparansi, komunikasi yang baik, dan kepastian perizinan. Jangan sampai persoalan ini terus menjadi polemik, sementara tujuan untuk kepentingan masyarakat justru terlupakan," pungkas Mayor (Purn.) Derek Rahangiar. (Za)
